Rundingan Ruang Publik dan Dewan Adat Kabupaten Gresik

“Berbicara alun-alun sebagai ruang
publik, maka akan diketahui seberapa pentingkah alun-alun pada masa
prakolonial, kolonial dan pascakolonial?”

Membicarakan ruang publik di Gresik, tentu tidak bisa dilepaskan
dari kondisi sejarah Gresik tempo dulu, yaitu sebagai salah satu kota bandar
dan pusat perkembangan Islam terbesar di Pulau Jawa. Dalam tahapan peradaban
kota, setidaknya Gresik memiliki dua pusat aktivitas kota dan bahkan nantinya
ada tiga ketika memasuki masa-masa kolonial. Keberadaan pusat aktivitas kota
inilah, sering kali ditandai dengan adanya pancer
kota
atau alun-alun.

Kenapa alun-alun disebut sebagai pancer kota? Hal ini dikarenakan letak alun-alun selalu mengikuti
topografi kota, khususnya kota-kota di Pulau Jawa. Alun-alun berada di antara
masjid, pendopo bupati, pasar, dan bangsal atau penjara. Maka kemudian, orang
akan dengan mudah mengidentifikasi sebuah wilayah, terutama yang berada di
kawasan pusat kota. Sebagai contoh “Kidule
alun-alun, Etane alun-alun”
.

Adapun secara fungsi, alun-alun pada awalnya merupakan
simbol kekuasaan raja atau pemimpin daerah (baca: bupati), tempat di mana
penguasa bertemu dengan kawulanya atau rakyat. Selain itu, sebelum menjadi area
publik seperti sekarang, alun-alun di Jawa dulunya tertutup pagar dan di depan
pintu masuknya terdapat dua buah pohon weringin.

Selain itu, fungsi alun-alun juga sebagai tempat upacara
hari besar keagamaan, seperti Gerebek Maulud,
Gerebek Syoro, Jamasan Pusakah
atau sebagai kirab keluarga kerajaan. Meskipun
kegiatan seperti itu sering diadakan di berbagai alun-alun yang ada di Pulau Jawa
pada umumnya, namun khusus untuk Alun-Alun Gresik, sependek yang saya tahu dan
saya baca, tidak pernah ada kegiatan upacara hari-hari besar atau upacara
sedekah bumi dan semacamnya dilaksanakan di Alun-Alun Gresik tersebut.

Maka jika dilihat dari perkembangannya, alun-alun memang pada
awalnya merupakan ruang terbuka namun bersifat privat karena menjadi kekuasaan
raja atau penguasa daerah dan sangat disakralkan. Lalu lamban laun, terutama
pascakemerdekaan, alun-alun secara tidak langsung bertransformasi menjadi sebuah
ruang publik, ruang kebudayaan, dan ruang-ruang sosial lainnya yang bersifat universal. Artinya, semua warga boleh
dan bisa menjangkau dan mengakses alun-alun sebagai sarana umum untuk bersama.

Adanya pembangunan dan mengembalikan kembali fungsi
alun-alun di Gresik yang sempat memunculkan polemik. Menurut pandangan saya,
ini sebuah keputusan yang patut diapresiasi, yang pertama jika alun-alun tidak
lagi difungsikan sebagai ruang publik, maka akan semakin banyak pedagang yang
ada di alun-alun dan cepat atau lembat akan berubah menjadi pasar. Kedua, soal
pembangunan alun-alun meski kita masih bisa memperdebatkan secara filosofi
arsitekturnya, pembangunan alun-alun setidaknya memberi wajah baru bagi Gresik
dan itu disambut gembira oleh warga.

Terkait adanya wacana pergantian nama alun-alun menjadi Islamic Center pada awal pembongkaran
alun-alun, saya merupakan orang yang tidak sepakat terkait wacana itu. Karena
alun-alun sejak dulu tidak mengidentikkan sebagai milik golongan keyakinan atau
agama tertentu, tapi bersifat jamak atau universal.
Apa pun latar belakang etnis dan agama, diperbolehkan untuk mengakses dan
menikmati segala fasilitas yang ada di alun-alun tersebut.

Berbicara mengenai alun-alun, maka kita tidak bisa lepas
dengan yang namanya kebudayaan, karena alun-alun secara tidak langsung adalah
cerminan evolusi budaya yang ada pada sebuah kota dan masyarakatnya. Oleh
karena itu, untuk tetap mampu menjaga keadiluhungan kebudayaan yang ada di
Gresik, saya mengusulkan untuk adanya dewan adat di Kabupaten Gresik. Keberadaan
dewan adat ini sebagai pengawas dan pemberi masukan kepada pemimpin daerah,
dalam hal ini bupati, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil khususnya
dalam bidang kebudayaan, dan diharapkan pula hal itu akan menjadi tonggak
berdirinya pusat studi kebudayaan yang ada di Kabupaten Gresik.

(Dirangkum dari “Diskusi
Publik Refleksi Hari Jadi Gresik 532: ‘Menapaktilasi Alih Fungsi Ruang Publik
di Kabupaten Gresik’)

-Wildan Erhu
Nugraha-

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *